Trump Digugat! ‎

- Jurnalis

Kamis, 25 Juni 2026 - 11:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tiga hakim Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang dikenai sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat, menggugat Presiden Donald Trump dan pejabat-pejabat senior Amerika lainnya.

Dalam gugatannya, mereka menyebut sanksi terhadap mereka melanggar hukum dan belum pernah terjadi sebelumnya.

‎Dalam pengajuan gugatan ke pengadilan di New York, AS pada hari Rabu (24/6) waktu setempat, hakim Kimberly Prost dari Kanada, Solomy Balungi Bossa dari Uganda dan Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou dari Benin menuduh sanksi tersebut bertujuan untuk “memberikan tekanan ekstra-yudisial.”

‎Sebelumnya, pemerintahan Trump telah menjatuhkan sanksi terhadap setidaknya 11 pejabat ICC, termasuk kepala jaksa, yang terdiri dari larangan perjalanan dan pembekuan aset.

Baca Juga :  Seksinya Kursi Ketua PMI Bukittinggi 

‎Banyak dari tindakan tersebut merupakan pembalasan langsung atas penyelidikan ICC terhadap sekutu utama AS, Israel, yang pada tahun 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang.

‎Dalam gugatan itu disebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan pada Prost, Bossa dan Alapini-Gansou bertujuan untuk “menghukum mereka atas keputusan pengadilan sebelumnya dan memaksa mereka untuk memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada memutuskan kasus berdasarkan hukum dan fakta.”

‎Disebutkan bahwa sanksi tersebut “sama saja dengan hukuman mati finansial,” karena para hakim tidak dapat menggunakan kartu kredit, mengakses layanan perbankan dan menggunakan platform online seperti Amazon dan Google.

‎”Penerapan sanksi kejam terhadap hakim-hakim internasional belum pernah terjadi sebelumnya,” demikian isi dokumen setebal 66 halaman yang menuntut agar sanksi tersebut dicabut.

Baca Juga :  AS Shutdown, 1,3 Prajurit Tak Gajian

‎Selain Trump, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, Plt Jaksa Agung Todd Blanche, dan Bradley Smith, direktur Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri juga ikut digugat.

‎Diketahui bahwa Amerika Serikat, Israel dan Rusia termasuk di antara negara-negara yang menolak ICC, yang didukung oleh hampir semua negara demokrasi Barat.

‎ICC didirikan pada tahun 2002 sebagai pengadilan pilihan terakhir, ketika negara-negara tidak memiliki sistem hukum yang memadai untuk menjamin akuntabilitas. (*/ita)

‎

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB