Dokumen Pendidikan Gibran Digugat ke PTUN ‎

- Jurnalis

Senin, 10 Agustus 2026 - 06:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Belum selesai soal polemik ijazah bapaknya, Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) milik Wapres Gibran Rakabuming Raka kini menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

‎Gugatan terhadap surat keterangan pendidikan dasar dan menengah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai berpotensi memunculkan kembali isu pemakzulan di tengah dinamika politik nasional.

‎Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik dan Kebijakan Publik (P3S), Jerry Massie.

‎Menurutnya, apabila gugatan yang diajukan penggugat dikabulkan dan proses hukum selanjutnya terbukti adanya pelanggaran terkait dokumen yang dipersoalkan, maka dampaknya tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi juga dapat merembet ke ranah politik.

‎”Saya menilai peta politik semakin panas. Akan ada kejutan tahun ini, yakni potensi munculnya isu pemakzulan Gibran apabila penggugat menang di PTUN dalam perkara dugaan ijazah palsu Gibran Rakabuming Raka,” kata Jerry Massie dalam keterangannya, Jumat, (7/8).

‎Menurut Jerry, isu pemakzulan terhadap Gibran sebelumnya juga pernah disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI.

Baca Juga :  Hmm Lezarnya Tahu Telur Crispy 

‎Oleh karena itu, ia menilai putusan PTUN yang berpotensi menjadi momentum kembali mengabulkan tuntutan tersebut apabila hasil persidangan mengarah pada dugaan yang dipersoalkan.

‎Ia menambahkan, jika nantinya terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan adanya pelanggaran, konsekuensi terhadap status jabatan, Gibran dapat mencakup politik maupun hukum.

‎Selain menyoroti gugatan di PTUN, Jerry juga memperkirakan polemik tersebut berpotensi membuka kembali sejumlah isu politik lain yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.

‎Ia menyinggung isu akun “Fufufafa” yang pernah ramai diperbincangkan, serta kemungkinan munculnya dinamika politik yang lebih luas jika kasus tersebut terus berkembang.

‎”Bisa saja isu Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bakal diungkap juga dan ada upaya kesamaan Prabowo lewat pengakuan mahasiswa,” katanya.

‎Jerry juga mengancam berbagai manuver politik yang menurutnya mulai terlihat menjelang kontestasi politik mendatang.

‎Dia menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah membangun dukungan politik bagi Gibran.

‎Meski demikian, ia meyakini langkah tersebut tidak akan mudah mendapat dukungan dari partai-partai politik yang saat ini tergabung dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga :  Bupati Bekasi Ditangkap KPK  ‎

‎”Saya kira manuver PSI dan Jokowi akan dipatahkan oleh tim Prabowo. Saya kira partai-partai pendukung Prabowo tak akan berkoalisi dengan PSI dan Jokowi karena mereka berencana mengusung Gibran sebagai presiden,” katanya

‎Ia juga menilai wacana untuk memasang kembali Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden mendatang sulit terwujud.

“Ada yang ngotot memasang kembali Prabowo-Gibran, tapi itu hanya halusinasi,” katanya.

‎Gugatan terhadap surat keterangan pendidikan dasar dan menengah milik Gibran dikirim oleh Subhan Palal ke PTUN setelah gugatan perdata yang sebelumnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menghasilkan hasil.

‎Dalam gugatannya, penggugat meminta agar dokumen tersebut dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan.

‎Hingga kini, perkara masih dalam proses persidangan di PTUN dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

‎Seluruh dalil yang dikeluarkan para pihak masih akan diuji melalui mekanisme transmisi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*/hrt)

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB