Koruptor Boleh Dihukum Mati!

- Jurnalis

Selasa, 11 Agustus 2026 - 15:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, SURABAYA – Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas angkat bicara soal usulan penerapan  hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi. Menurutnya hal itu boleh diterapkan.

‎Pernyataan itu disampaikan Supratman, menyusul viralnya seruan seorang kiai Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang mendesak koruptor dihukum mati.

‎Supratman awalnya menyatakan opsi hukuman mati sejatinya masih tetap ada dan tidak pernah dihapus dari sistem hukum Indonesia.

‎”Kan dari dulu hukuman mati tidak pernah hilang di Indonesia. Ya kan? Kan hukuman mati masih tetap ada,” kata Supratman ditemui di Kantor Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (11/8).

Baca Juga :  Footy Rangkings : Semen Padang, Persijap Jepara & Persis Solo Terdepan Turun Kelas

‎Ia menjelaskan bahwa dasar hukum pidana mati diatur baik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, dengan mekanisme masa tunggu selama sekitar 10 tahun sebelum dilakukan penyesuaian keputusan.

‎“Di Undang-Undang Tipikor, kemudian memang di KUHP kita yang baru, hukuman mati itu bisa dilakukan penyesuaian setelah ada masa tunggu kurang lebih 10 tahun,” ucapnya.

‎Supratman menegaskan hukuman mati terhadap koruptor dimungkinkan secara hukum, tergantung pada tuntutan yang dijatuhkan penyidik maupun penuntut umum.

Baca Juga :  Banding FAM Ditolak FIFA !

‎”Tapi apakah hukuman mati boleh? Ya boleh, tergantung. Kalau penyidiknya maupun pemanggilannya, apalagi JPU-nya menyatakan bahwa tuntutan maksimal adalah hukuman mati, boleh,” ucapnya.

‎Selain itu, Supratman juga memastikan hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati dalam perkara tersebut.

‎“Hakim menjatuhkan hukuman mati boleh atau tidak? Boleh. Jadi itu tidak memuat hukum, soal implementasi,” tutupnya. (*/ceb)

‎

‎

‎

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB