TIRA, SURABAYA – Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas angkat bicara soal usulan penerapan hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi. Menurutnya hal itu boleh diterapkan.
Pernyataan itu disampaikan Supratman, menyusul viralnya seruan seorang kiai Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang mendesak koruptor dihukum mati.
Supratman awalnya menyatakan opsi hukuman mati sejatinya masih tetap ada dan tidak pernah dihapus dari sistem hukum Indonesia.
”Kan dari dulu hukuman mati tidak pernah hilang di Indonesia. Ya kan? Kan hukuman mati masih tetap ada,” kata Supratman ditemui di Kantor Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (11/8).
Ia menjelaskan bahwa dasar hukum pidana mati diatur baik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, dengan mekanisme masa tunggu selama sekitar 10 tahun sebelum dilakukan penyesuaian keputusan.
“Di Undang-Undang Tipikor, kemudian memang di KUHP kita yang baru, hukuman mati itu bisa dilakukan penyesuaian setelah ada masa tunggu kurang lebih 10 tahun,” ucapnya.
Supratman menegaskan hukuman mati terhadap koruptor dimungkinkan secara hukum, tergantung pada tuntutan yang dijatuhkan penyidik maupun penuntut umum.
”Tapi apakah hukuman mati boleh? Ya boleh, tergantung. Kalau penyidiknya maupun pemanggilannya, apalagi JPU-nya menyatakan bahwa tuntutan maksimal adalah hukuman mati, boleh,” ucapnya.
Selain itu, Supratman juga memastikan hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati dalam perkara tersebut.
“Hakim menjatuhkan hukuman mati boleh atau tidak? Boleh. Jadi itu tidak memuat hukum, soal implementasi,” tutupnya. (*/ceb)









