OTT Mengejutkan di Jabodetabek, 17 Orang Ditangkap KPK ‎

- Jurnalis

Selasa, 15 September 2026 - 08:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK kembali digelar.

Kali ini, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.

‎Dalam OTT yang dilangsungkan Senin (14/9) ini, KPK menangkap 17 orang, termasuk pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, politikus Partai Golkar, dan seorang wakil bupati serta menyita uang tunai ratusan miliar rupiah.

‎Ketua KPK Setyo Budianto membenarkan perihal operasi senyap di Jabodetabek tersebut.

Ia menyebutkan, pihaknya menangkap sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di daerah tersebut.

‎”Benar, Kantah (Kepala Kantor Pertanahan) dan beberapa pihak lainnya,” ungkapnya, Senin malam.

‎Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan, operasi kali ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan indikasi penerimaan-penerimaan lainnya.

‎”Tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

‎Berdasarkan informasi yang dihimpun, pejabat yang terjaring dalam operasi tersebut meliputi Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Lampri, Kepala Kantah Bogor I Sontang, serta Kepala Kantah Tangerang Tardi.

‎Selain unsur pejabat pertanahan, KPK turut menangkap sejumlah pihak lain yang keterangannya dibutuhkan untuk mengonstruksikan perkara.

Baca Juga :  10 Tahun Penjara "untuk" Nadiem Makarim

Budi pun membenarkan pihak dimaksud, antara lain, politikus Partai Golkar Fahd A Rafiq (FA) dan seorang Wakil Bupati dari daerah di Jawa Tengah.

‎Ini bukan kali pertama Fahd A Rafiq terseret kasus korupsi. Di pengujung 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bersalah Fahd A Rafiq dalam perkara korupsi alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) 2011.

Ia pun divonis pidana 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

‎Berselang lima tahun dari vonis tersebut, perkara korupsi lain yang melibatkan Fahd kembali dikuak oleh KPK.

Penyidik pada lembaga antirasuah itu menetapkan Fahd sebagai tersangka korupsi pengadaan mushaf Al-Quran dan komputer di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2011-2012. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemudian menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Fahd (Kompas, 29/9/2017).

‎Di sisi lain, Budi juga mengungkap keterlibatan pihak swasta dalam subyek pengurusan HGB.

”Di wilayah Kabupaten Bogor ini, pihaknya yaitu Summarecon,” katanya.

‎Dalam OTT kali ini, KPK juga menyita barang bukti dalam jumlah fantastis, yakni uang tunai dalam bentuk rupiah maupun valuta asing (valas).

”Dikemas dalam boks kardus ataupun koper yang berjumlah 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah,” tutur Budi.

Baca Juga :  Mantan Anggota DPRD Kuansing Ditangkap Gegara PETI

‎Saat ditanya mengenai spekulasi adanya campur tangan kelompok partai politik tertentu ataupun keterkaitan para pejabat yang ditangkap dengan figur menteri, Budi menyebut KPK saat ini masih fokus pada tindak pidana murni.

‎”Tentunya kami melihat pada tahap awal ini, di tahap penyelidikan ini, ini adalah dugaan perbuatan oknum personal. Nanti kita akan lihat tentunya keterkaitannya seperti apa,” tambahnya.

‎Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal dan gelar perkara untuk menentukan status hukum dari 17 orang yang diamankan tersebut.

‎KPK, lanjut Budi, menyayangkan terjadinya dugaan tindak pidana ini mengingat sektor pertanahan merupakan salah satu pilar krusial dalam pelayanan publik.

Sebab, masyarakat menginginkan pelayanan publik yang murah, cepat, dan mudah.

‎”Sehingga dengan adanya dugaan korupsi di sektor ini tentu mencederai kualitas dari pelayanan publik itu sendiri. KPK tentu terus mengingatkan agar peristiwa ini menjadi pemantik untuk perbaikan yang lebih serius ke depannya,” jelasnya.

‎Sebagai informasi, operasi kali ini merupakan OTT ke-20 KPK sepanjang tahun 2026, yang sebelumnya telah secara beruntun menyasar berbagai kepala daerah, pejabat peradilan, aparatur pajak, hingga institusi pendidikan tinggi.

‎Sebelum menangkap para pejabat pertanahan, KPK sempat menangkap jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam OTT ke-19 yang digelar pada Agustus 2026. (*/kci)

‎

‎

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB