Amicus Curiae untuk Mantan Ketua Ombudsman 

- Jurnalis

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Sebanyak 40 tokoh nasional mengajukan  amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam perkara yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto.

‎Dokumen pendapat hukum tersebut diserahkan oleh Juru Bicara Amicus Curiae, Hasrul Harahap kepada Ketua Majelis Hakim Dwi Elyarahma Sulistiowati bersama hakim anggota Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan dalam sidang duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/10).

‎Dalam dokumen itu, para tokoh meminta majelis hakim menguji seluruh unsur dakwaan berdasarkan fakta konferensi dan alat bukti yang sah.

Mereka juga meminta hakim menyatakan Hery tidak terbukti bersalah apabila jaksa penuntut umum gagal membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

‎Hasrul menegaskan pengajuan amicus curiae bukan bentuk intervensi terhadap proses peradilan, melainkan kontribusi pemikiran hukum independen untuk memberikan perspektif tambahan kepada majelis hakim.

‎Amicus curiae ini merupakan upaya memberikan pandangan hukum secara objektif agar majelis hakim dapat menilai hubungan antara fakta konferensi, alat bukti yang sah, dan unsur-unsur tindak pidana secara cermat, kata Hasrul dalam keterangannya, Kamis.

‎Sejumlah tokoh yang ikut mengajukan pendapat hukum itu antara lain Fadli Nasution, Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Tasikmalaya periode 2022-2026, Hasrul Harahap selaku Dekan FISIP Universitas Jakarta, Dilla Novita, Suratman, Asep Supriatna, Robi Anugerah Marpaung, Derwanto, Ahmad Fauzan, dan Yusak Farhan.

‎Hasrul menegaskan pengajuan amicus curiae bukan bentuk intervensi terhadap proses peradilan, melainkan kontribusi pemikiran hukum independen untuk memberikan perspektif tambahan kepada majelis hakim.

Baca Juga :  Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Pakaian Bekas  ‎

‎Dalam dokumen tersebut, para tokoh menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh didasarkan pada asumsi, hubungan sosial, ataupun peristiwa administratif semata.

Menurut mereka, hakim harus memastikan setiap perbuatan yang dilakukannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

‎Mereka juga menekankan pentingnya menekankan konteks pemberian uang atau transaksi yang muncul dalam perkara.

Keberadaan uang maupun transaksi, menurut pandangan mereka, tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana suap.

‎Oleh karena itu, majelis hakim diminta menilai latar belakang, tujuan, serta hubungan transaksi tersebut dengan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam konferensi tersebut.

‎Para tokoh itu juga mengingatkan agar pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada hubungan pertemanan, komunikasi, hubungan, ataupun kedudukan seseorang.

‎“Hal yang harus dibuktikan bukan sekedar apakah penipu mengenal atau berkomunikasi dengan pihak tertentu, melainkan apakah perbuatan yang dilakukannya benar-benar terbukti memenuhi unsur tindak pidana,” demikian pokok pandangan hukum dalam dokumen tersebut.

‎Para pengaju amicus curiae juga meminta majelis hakim menguji dakwaan yang Merujuk pada Pasal 5, Pasal 12 huruf a dan huruf b, serta Pasal 606 KUHP.

‎Pengujian itu, menurut mereka, harus dilakukan terhadap setiap unsur tindak pidana dengan memperhatikan asas legalitas dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan yang didakwakan terjadi.

‎Mereka juga mengingatkan penerapan asas in dubio pro reo, yakni prinsip bahwa keraguan yang beralasan dalam pembuktian harus dipertimbangkan untuk kepentingan jujur.

Baca Juga :  Korupsi di Indonesia Raport Merah!

‎Dengan demikian, pemidanaan harus didasarkan pada pembuktian yang memenuhi standar hukum, bukan pada dugaan ataupun tekanan opini publik.

‎Atas dasar itu, para tokoh meminta majelis hakim menerima dan mempertimbangkan dokumen pendapat hukum tersebut serta menilai seluruh alat secara utuh dan independen.

‎Mereka juga memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) apabila persyaratan hukum untuk putusan tersebut terpenuhi.

‎Hasrul menyampaikan pengajuan pendapat hukum itu merupakan bagian dari upaya mendorong penegakan hukum yang berlandaskan pembuktian serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

‎“Ukuran kekuatan pidana hukum terletak pada kemampuan negara membuktikan kesalahan seseorang sebelum mencapai kemerdekaannya, bukan pada seberapa mudah seseorang dipidana,” ucap dia.

‎Dalam perkara ini, Hery diketahui didakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta denda sejumlah Rp300 juta subsider pidana penjara 100 hari.

‎Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di konferensi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Hery terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025.

‎Lebih lanjut, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp4,19 miliar subsider 3 tahun pidana penjara.

‎Rencananya, sidang yang menjerat Hery akan digelar pada 5 November mendatang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

‎J”adi kita akan tunda untuk putusan hari Kamis, hari Kamis tanggal 5 November 2026 ya, kami butuh waktu untuk bermusyawarah,” kata Ketua Majelis Hakim Dwi Elyarahma Sulistyowati dalam sidang duplik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis.

‎(dis/isn)

‎

‎

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB