Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan tersangka terhadap Bupati Pati nonaktif, Sudewo (SDW), menjadi pintu masuk besar membongkar keterlibatan pihak lain dalam skandal suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Sudewo, bupati Pati periode 2025–2030 ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024.
Perkara ini mencuat setelah Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus pemerasan perangkat desa, Senin (19/1).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan penyidik kini tengah mendalami peran Sudewo sebagai kunci menelusuri dugaan keterlibatan 18 anggota DPR lainnya yang namanya sempat muncul dalam persidangan.
”Sejauh ini kami fokus untuk perkaranya saudara SDW ya. Jadi kami akan menggali semuanya, tetapi tentunya difokuskan kepada saudara SDW karena yang saat ini sudah naik ke penyidikan adalah saudara SDW itu,” kata Asep Guntur kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/2).
Saat ditanya mengenai nasib 18 anggota Komisi V lainnya, Asep menegaskan status mereka akan bergantung pada kecukupan alat bukti yang ditemukan selama penyidikan Sudewo berjalan.
”Tentunya kami akan mencari informasi ya, mendalami informasi-informasi. Karena itu kan juga sudah di persidangan ya, dulu sudah disampaikan di persidangan dan lain-lain. Tentunya perlu informasi tambahan karena untuk meningkatkan status itu harus ada kecukupan alat bukti,” jelas Asep.
KPK tidak menutup kemungkinan memanggil kembali para kolega Sudewo di Senayan guna melengkapi berkas perkara.
Keterangan mereka dianggap krusial untuk menguatkan pembuktian terkait pengaturan proyek di berbagai wilayah strategis.
”Kalau terkait dengan perkaranya, tentu siapa pun akan kita minta keterangan seperti itu. Karena keterangan yang diberikan oleh para saksi akan menguatkan pembuktian bagi kami,” tegas Asep.
Peran Sudewo di Kasus Suap DJKA
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Sudewo dalam kasus ini tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai bupati Pati periode 2025–2030, melainkan sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024.
”Saudara SDW dalam kerangka perkara DJKA di Kementerian Perhubungan bahwa Pak SDW ini bukan dalam konteks sebagai bupati Pati ya, tapi dalam konteks sebagai anggota DPR RI Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/1).
Budi menjelaskan, sebagai anggota Komisi V, Sudewo memiliki kewenangan strategis untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya, dalam hal ini Kemenhub.
Namun, alih-alih mengawasi pelaksanaan proyek agar berjalan bersih, Sudewo justru diduga memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
”Tentunya sebagai anggota DPR salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan kepada para mitranya. Namun kemudian justru malah ada dugaan aliran uang dari proyek-proyek pembangunan di DJKA di sejumlah titik kepada Saudara SDW,” ungkap Budi.
Dugaan penerimaan uang haram tersebut diduga terkait dengan upaya memuluskan pengaturan berbagai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Daftar 19 Nama dan Fakta Persidangan
Penyidikan ini kembali menyorot daftar panjang 19 anggota dan pimpinan Komisi V DPR yang disebut dalam fakta persidangan terdakwa sebelumnya.
Mereka diduga turut meminta jatah proyek (pokir) atau menerima fee dari kontraktor pelaksana proyek jalur kereta api.
Nama-nama yang mencuat selain Sudewo meliputi pimpinan dan anggota lintas fraksi, antara lain Lasarus, Ridwan Bae, Hamka Baco Kady, Novita Wijayanti, Sumail Abdullah, Ali Mufthi, Ishak Mekki, Lasmi Indaryani, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Sofyan Ali, Mochamad Herviano Widyatama, Sukur H Nababan, Sudjadi, Sadarestuwati, Sri Rahayu, Sarce Bandaso Tandiasik, Fadholi, hingga Sri Wahyuni.
Budi Prasetyo menyebutkan bahwa fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terdakwa sebelumnya sedang dianalisis oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan penyidik.
”Apakah kemudian fakta-fakta itu bisa menjadi bukti baru atau bukti tambahan untuk kemudian KPK melakukan pengembangan penyidikannya, itu nanti kita akan lihat perkembangannya,” ujar Budi. (*/trb)









