TIRA, JAKARTA – Belum selesai soal polemik ijazah bapaknya, Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) milik Wapres Gibran Rakabuming Raka kini menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gugatan terhadap surat keterangan pendidikan dasar dan menengah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai berpotensi memunculkan kembali isu pemakzulan di tengah dinamika politik nasional.
Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik dan Kebijakan Publik (P3S), Jerry Massie.
Menurutnya, apabila gugatan yang diajukan penggugat dikabulkan dan proses hukum selanjutnya terbukti adanya pelanggaran terkait dokumen yang dipersoalkan, maka dampaknya tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi juga dapat merembet ke ranah politik.
”Saya menilai peta politik semakin panas. Akan ada kejutan tahun ini, yakni potensi munculnya isu pemakzulan Gibran apabila penggugat menang di PTUN dalam perkara dugaan ijazah palsu Gibran Rakabuming Raka,” kata Jerry Massie dalam keterangannya, Jumat, (7/8).
Menurut Jerry, isu pemakzulan terhadap Gibran sebelumnya juga pernah disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI.
Oleh karena itu, ia menilai putusan PTUN yang berpotensi menjadi momentum kembali mengabulkan tuntutan tersebut apabila hasil persidangan mengarah pada dugaan yang dipersoalkan.
Ia menambahkan, jika nantinya terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan adanya pelanggaran, konsekuensi terhadap status jabatan, Gibran dapat mencakup politik maupun hukum.
Selain menyoroti gugatan di PTUN, Jerry juga memperkirakan polemik tersebut berpotensi membuka kembali sejumlah isu politik lain yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.
Ia menyinggung isu akun “Fufufafa” yang pernah ramai diperbincangkan, serta kemungkinan munculnya dinamika politik yang lebih luas jika kasus tersebut terus berkembang.
”Bisa saja isu Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bakal diungkap juga dan ada upaya kesamaan Prabowo lewat pengakuan mahasiswa,” katanya.
Jerry juga mengancam berbagai manuver politik yang menurutnya mulai terlihat menjelang kontestasi politik mendatang.
Dia menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah membangun dukungan politik bagi Gibran.
Meski demikian, ia meyakini langkah tersebut tidak akan mudah mendapat dukungan dari partai-partai politik yang saat ini tergabung dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto.
”Saya kira manuver PSI dan Jokowi akan dipatahkan oleh tim Prabowo. Saya kira partai-partai pendukung Prabowo tak akan berkoalisi dengan PSI dan Jokowi karena mereka berencana mengusung Gibran sebagai presiden,” katanya
Ia juga menilai wacana untuk memasang kembali Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden mendatang sulit terwujud.
“Ada yang ngotot memasang kembali Prabowo-Gibran, tapi itu hanya halusinasi,” katanya.
Gugatan terhadap surat keterangan pendidikan dasar dan menengah milik Gibran dikirim oleh Subhan Palal ke PTUN setelah gugatan perdata yang sebelumnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menghasilkan hasil.
Dalam gugatannya, penggugat meminta agar dokumen tersebut dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan.
Hingga kini, perkara masih dalam proses persidangan di PTUN dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Seluruh dalil yang dikeluarkan para pihak masih akan diuji melalui mekanisme transmisi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*/hrt)









