Empat Pejabat “Diprodeo” dalam Sehari  ‎

- Jurnalis

Jumat, 5 Juni 2026 - 11:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Empat pejabat negara harus Diprodeo karena terseret kasus korupsi. Semuanya dijebloskan ke balik terali dalam satu hari pada Rabu (3/6).

‎Tiga di antaranya merupakan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

‎Sementara satu lainnya adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim yang menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

‎Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026.

‎Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan ketiganya diduga memanfaatkan yayasan yang terafiliasi dengan mereka untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

‎”Bahwa anggaran tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG,” kata Syarief dalam konferensi pers, Rabu (3/6).

‎Program MBG diketahui memperoleh alokasi anggaran Rp85,2 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026 yang bersumber dari APBN.

Baca Juga :  Kunyah Kenyoh dengan Tumis Pare Anti Pahit yang Gurih dan Renyah ‎

‎Kejagung menduga yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka menerima insentif hingga miliaran rupiah setiap hari.

‎”Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS dan Saudara LP,” ujar Syarief.

‎Selain itu, penyidik menemukan dugaan mark up pada sejumlah pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan yang disorot meliputi 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32 ribu pasang sepatu, 31 ribu unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang disebut tidak sesuai ketentuan dan mengalami penggelembungan harga.

‎Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewyk ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.

‎Pada hari yang sama, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke KPK setelah menjadi salah satu pihak yang dicari dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Barat.

‎Pantauan redaksi, Silmy tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 22.32 WIB dan langsung menuju ruang pemeriksaan.

‎Saat ditanya mengenai kegiatannya setelah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat terjaring OTT, Silmy hanya menjawab singkat.

‎”Ya gini saja, menyelesaikan agenda,” kata Silmy.

‎Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia.

Baca Juga :  Warga AS Tolak Perang Karena Hanya Untungkan Israel  ‎

‎”Untuk detailnya nanti, ya, karena dalam proses pengurusan KITAS ataupun KITAP, WNA ini juga bisa menggunakan perantara untuk prosesnya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan konstruksinya dalam konferensi pers,” ujar Budi.

‎Budi mengatakan dugaan tindak pidana yang dilakukan Silmy Karim terjadi saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2023-2024.

‎Silmy dilantik sebagai Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023 dan mengakhirinya pada 21 Oktober 2024- seiring pelantikannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

‎”Dirjen Imigrasi 2023-2024,” ujar Budi.

‎Budi belum bisa menyampaikan informasi perihal Pasal yang akan digunakan terhadap para pihak yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Jawa Barat dan Bali pada 2-3 Juni 2026.

‎”Terkait dengan konstruksi sangkaan Pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspose (gelar perkara). Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kita sama-sama tunggu ya. Nanti kami akan update,” ucap Budi.

‎Dalam operasi tersebut, KPK menangkap belasan orang dan menyita sejumlah barang bukti berupa empat mobil, sembilan sepeda motor, tujuh sepeda, valuta asing dolar Singapura dan dolar AS, serta logam mulia emas. (*/isn)

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB