TIRA, JAKARTA – KPK memeriksa mantan Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono (MC) terkait kasus dugaan gratifikasi. Ma’ruf diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini.
Pantauan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/6), Ma’ruf rampung diperiksa sekitar pukul 19.56 WIB. Dia diperiksa KPK sekitar 10 jam sejak pukul 09.30 WIB.
”Ya baru ditanya aja, kita menjelaskan aja sesuai dengan fakta. Tidak (ada didalami soal penerimaan uang), saya udah jelaskan semua,” kata Ma’ruf setelah diperiksa KPK.
Ma’ruf pun membantah ada pertanyaan terkait gratifikasi Rp 17 miliar seperti yang disampaikan KPK dalam kasus tersebut.
”Nggak, nggak nyampe kayak gitu tadi. Maksudnya nggak nyampe pertanyaan (Rp 17 miliar) kayak gitu,” ucapnya.
Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut Ma’ruf belum ditahan karena masih ada proses yang dibutuhkan. KPK masih perlu mengumpulkan sejumlah bukti lainnya.
”Ya tentunya memang masih dibutuhkan proses-proses penyidikan, pengumpulan bukti-bukti tambahan, supaya nanti betul-betul firm, betul-betul kuat, untuk kemudian dilakukan tahap 2 atau limpah di penuntutan,” ujar Budi.
Sebagai informasi, KPK memang sedang mengusut kasus dugaan gratifikasi pengadaan di lingkungan MPR. KPK menetapkan Ma’ruf selaku Sekjen MPR RI 2019-2021 sebagai tersangka.
”Pada perkara ini, KPK telah menetapkan tersangka dengan inisial MC selaku Sekjen MPR RI periode 2019 sampai dengan 2021,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (3/7).
Penjelasan MPR
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyampaikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan mengenai dugaan korupsi pemberian gratifikasi yang menyeret institusi MPR RI.
Siti menegaskan kasus yang dimaksud merupakan perkara lama yang terjadi dalam rentang waktu 2019-2021.
Dia menegaskan kasus tersebut tidak ada keterlibatan unsur pimpinan MPR RI, baik yang lama maupun yang saat ini menjabat.
Selain itu, kasus ini merupakan kelanjutan yang sebelumnya telah dilakukan proses penyelidikan dan saat ini naik menjadi penyidikan.
”Perlu kami tegaskan bahwa kasus tersebut merupakan perkara lama yang terjadi pada masa 2019 sampai dengan 2021. Dalam hal ini, tidak ada keterlibatan pimpinan MPR RI karena perkara tersebut merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari sekretariat, dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu, yaitu Bapak Dr Ma’ruf Cahyono, SH, MH,” ujar Siti dalam keterangannya, (*/dtn)









