TIRA, JAKARTA – Dana siap pakai (DSP) menjadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
KPK diketahui telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP kebencanaan BNPB.
Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut usai OTT yang digelar di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10).
Dalam operasi itu, sebanyak 14 orang ditangkap untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Adapun lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri atas Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto; Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto; serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, kelima tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
“Tersangka ada lima orang, sudah dimasukkan ke Rutan KPK juga semua,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Yogyakarta, Rabu (14/10).
Dalam perkara ini, tenaga ahli Kepala BNPB Bima Setiawan dan Richard Erlangga diduga menyalahgunakan DSP yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan bencana.
KPK juga mendalami dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan swasta dalam penyaluran dan penggunaan anggaran tersebut.
Penyidik menduga terdapat pengondisian dalam proses penyaluran dana yang berujung pada pemanfaatan anggaran untuk kepentingan pribadi.
”Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri,” ungkap Setyo.
Lantas, apa itu dana siap pakai (DSP) BNPB
Mengutip dari laman resmi BNPB, DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
Regulasi terkait DSP diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
Dalam Pasal 62 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana, DSP disediakan pemerintah dalam anggaran BNPB.
“Penggunaan Dana Siap Pakai adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB,” bunyi Pasal 1 ayat (12) Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
Pemberian DSP dalam negeri berdasarkan atas adanya penetapan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Presiden; adanya penetapan status keadaan tertentu; dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
”DSP digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB,” bunyi Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
“Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB telah mendapat persetujuan dari Kepala BNPB akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan,” bunyi Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. (*/kps)









