SEPERTI telah diperkirakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sejumlah mahasiswa yang mengajukan uji materi terhadap Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3 ) dan meminta rakyat selaku konstituen dapat menghentikan anggota DPR.
Menurut MK, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
“Amar keputusan: menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Perkara Nomor: 199/PUU-XXIII/2025, Kamis (27/11).
Mahkamah menyatakan isu-isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon tidak dapat dilepaskan dari pendirian terkait dengan mekanisme recall sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 008/PUU-IV/2006 yang diumumkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006.
Mahkamah mendefinisikan mekanisme recall berkonsekuensi logistik pada pilihan sistem pemilihan umum suatu negara, termasuk Indonesia.
Berkenaan dengan itu, Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.
Dengan demikian, konsekuensi logis dari diterapkannya mekanisme recall terhadap anggota DPR dan DPRD juga harus dilakukan oleh partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan.
“Oleh karena itu, dengan deskripsi penegasan demikian, keinginan para Pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik sehingga dapat mendorong pemberhentian antarwaktu anggota DPR dan anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan,” kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah saat membacakan poin pertimbangan.
Sementsra di sisi lain, secara teknis pemecatan oleh konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan yang bersangkutan, dan hal tersebut justru dapat menimbulkan penyiaran hukum karena tidak dapat dipastikan pemilih yang pernah memberikan hak pilihnya kepada anggota DPR dan anggota DPRD yang akan diberhentikan pada waktu dilaksanakan pemilihan umum.
Sementara itu, Guntur menilai kekhawatiran para Pemohon mengenai penghentian anggota DPR oleh partai politik berdampak pada adanya dominasi partai politik dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat seharusnya tidak terjadi.
itu dikarenakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Nomor: 008/PUU-IV/2006, Putusan Nomor: 38/PUU-VIII/2010, dan Putusan Nomor: 22/PUU-XXIII/2025 telah ditetapkan bahwa pelaksanaan pergantian anggota DPR atau DPRD oleh partai politik pada pokoknya tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang atau melanggar hukum.
Di mana pertimbangan atau penilaian penempatan anggota DPR dan anggota DPRD oleh partai politik dilakukan selaras dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai Alat Kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat (vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014).
Dalam hal ini, apabila pemilih menilai anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan persetujuan kepada partai politik.
Bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk mengingatkan kembali anggota DPR atau anggota DPRD tersebut.
Guntur menuturkan sesuai dengan keteraturan waktu penyelenggaraan pemilu, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya
“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, karena secara substansi permohonan para Pemohon a quo sama dengan substansi Permohonan Nomor 22/PUU-XXII/2025, pertimbangan maka hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XXIII/2025 secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon a quo dan karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum,” tutur Guntur.
“Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa menggugat UU MD3 ke MK dan meminta rakyat selaku konstituen dapat memberhentikan anggota DPR RI.
Bertindak sebagai pemohon, lima orang mahasiswa bernama Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka menguji konstitusionalitas Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3.
Pemohon mengemukakan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan prinsip-prinsip di konstitusi, di antaranya kedaulatan rakyat, partisipasi aktif dan perlakuan yang sama terhadap pemerintahan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dalam petitumnya, pemohon meminta Mahkamah untuk menafsirkan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 menjadi “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.”
(ryn/wis)









