Nusron Wahid Pekan Ini Diperiksa KPK

- Jurnalis

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎TIRA, JAKARTA – Tim anti rasuah alias Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid pada pekan ini terkait kasus dugaan korupsi pengurusan lahan.

‎Pemanggilan dilakukan berkaitan dengan desakan publik dan ”circle bayangan” atau orang kepercayaan menteri yang diduga mengendalikan birokrasi pertanahan dari luar struktur kementerian.

‎Ketua KPK Setyo Budianto membenarkan bahwa penyidik telah melayangkan surat panggilan secara resmi kepada Nusron sejak pekan lalu.

‎Ia berharap Nusron dapat memenuhi panggilan sebagai kewajiban hukum setiap warga negara agar proses penyidikan menjadi terang.

‎”Setahu saya, penyidik sudah melayangkan surat panggilan, ya. Kalau tidak salah, waktunya minggu ini. Minggu lalu sudah dikirimkan, artinya saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan,” ujar Setyo di Jakarta, Selasa (6/10).

‎Pemanggilan Nusron merupakan bagian dari penyidikan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang sebelumnya menjerat delapan orang sebagai tersangka.

‎Empat tersangka dari unsur penyelenggara negara dan swasta, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang nonaktif Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Bogor I Sontang Coin Manurung, serta dua perwakilan PT Summarecon Agung Tbk, yaitu Presiden Direktur Adrianto Pitoyo Adhi dan Rizal Pahlefi.

‎Sementara itu, empat tersangka lainnya adalah pihak di luar struktur kementerian atau orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; bekas Bupati Kebumen Arif Sugiyanto; serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.

Baca Juga :  Deretan Striker Bertubuh Boncel yang Menghentak Dunia  ‎

‎Keterlibatan lingkaran dekat menteri tersebut terungkap saat PT Summarecon Agung Tbk berupaya membuka blokade lahan hak guna bangunan (HGB) miliknya yang bersengketa di wilayah Kabupaten Bogor.

Alih-alih menempuh prosedur penyelesaian administratif yang resmi, perusahaan tersebut memilih jalan pintas dengan melobi Erwin yang mematok tarif awal Rp 2 miliar, hingga akhirnya disepakati uang pelicin sebesar Rp 1,5 miliar.

‎Lebih jauh, investigasi KPK tidak berhenti pada kasus suap HGB tersebut. Praktik kotor sindikat circle bayangan tersebut diduga telah merambah pada komersialisasi 57 jenis layanan pertanahan yang berstatus rawan celah transaksional, serta monopoli ”jalur khusus” jual beli jabatan di internal ATR/BPN melalui skema pengaturan rotasi, mutasi, hingga promosi.

Skala korupsi juga terlihat dari temuan tim penyidik saat menggeledah rumah tersangka Arif Sugiyanto, yang diduga bertugas sebagai pengepul dana suap, dengan total sitaan uang tunai mencapai Rp 106,3 miliar.

‎Perdagangan pengaruh

‎Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hasrul Halili menyebutkan, pelibatan circle bayangan yang memiliki akses melampaui pejabat resmi ini sebagai wujud modus memperdagangkan pengaruh atau trading in influence.

Taktik tersebut diduga sengaja digunakan agar auktor intelektualis di dalam birokrasi tidak terdeteksi secara langsung.

Baca Juga :  ‎"Diserang" Korut, Paman Sam Rugi Rp50 Triliun

‎”Percuma kita ngomong tentang sistem pencegahan korupsi kalau pucuk pimpinannya tidak bisa memberikan teladan, dan justru melakukan perusakan terhadap sistem pencegahan korupsi dengan tindakan-tindakan dirinya sendiri yang tidak berintegritas,” kata Hasrul.

‎Menurut Hasrul, kesenjangan antara jargon birokrasi bersih dan maraknya korupsi urusan tanah yang berbelit-belit bagi warga biasa, sementara korporasi dengan mudah memuluskan izin lewat suap miliaran rupiah, dapat memicu frustrasi sosial yang berisiko berujung pada kemarahan kolektif di tengah masyarakat.

‎Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mencatat, kemudahan transaksional bagi korporasi besar sangat kontras dengan nasib penyelesaian sengketa lahan rakyat yang kerap memakan waktu puluhan tahun.

‎”KPA memiliki data 865 lokasi prioritas reforma agraria seluas 1,7 juta hektar yang tak kunjung diselesaikan melintasi berbagai rezim. Namun, urusan korporasi skala besar justru dipermudah dengan praktik transaksional,” ucap Dewi.

‎Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid muncul ke publik setelah kementeriannya menjadi sorotan dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

‎”Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron, Jumat. (*/kgi)

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB