Prabowo : Hukum Bukan Alat Politik!

- Jurnalis

Minggu, 15 Februari 2026 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PENEGAKAN hukum tidak boleh menjadi alat politik, khususnya lawan politik.

Karenanya, jangan sampai ada kekeliruan dalam proses peradilan atau miscarriage of justice.

‎”Saya ingatkan, seluruh elemen bangsa, harus patuh dengan hukum,” kata Presiden Prabowo Subianto pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

‎Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan, tidak boleh ada miscarriage of justice. Hukum tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mengerjain lawan politik.

‎”Tidak boleh. Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan ya,” katanya mengingatkan.

‎Pemerintah termasuk dirinya, kata ketua umum Partai Gerindra itu, bertekad untuk mematuhi hukum.

Baca Juga :  Mahkamah ICC Pecat Karim Khan 

‎”Saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik,” tegasnya.

‎Prabowo pun mencontohkan pemberian pengampunan hukum berupa abolisi dan amnesti.

‎”Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu,” ujar Prabowo.

‎Lebih lanjut, ia meminta pengadilan harus bisa memberikan putusan yang adil serta tanpa ada keraguan sedikitpun.

‎”Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu,” imbuh Prabowo.

Sebagai pemegang mandat dari rakyat, Prabowo ingin ada kepastian hukum di Indonesia.

“Saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” ucapnya.

Baca Juga :  Galuak-galuak Dangka ‎

‎Menurutnya, rakyat Indonesia harus merasa hidup di mana pemerintahnya bersih dan adil. Hal ini menjadi syarat dari keberhasilan suatu negara.

“Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil dan birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan kita akan mengadakan regenerasi,” lanjut dia. (*/kdc)

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB