TIRA, JEMBER – Sekitar 900 identitas petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur, disalahgunakan untuk pengajuan kredit fiktif oleh kepala Kantor Cabang Bank Negara Indonesia (BNI) Jember.
Kasus ini menyeret MFH selaku kepala Cabang BNI Jember periode 2021-2023 sebagai tersangka.
DIa diduga menggunakan ratusan identitas tersebut untuk kredit bodong berkedok penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
Tidak sendiri, MFH diduga melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara puluhan miliar bersama AM dari CV Jawara Tani dan IS dari CV Idris Afnan Jaya (IAJ). AM dan IS dalam perkara ini selaku Collection Agent (CA).
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia menerangkan bahwa AM dan IS sebagai CA diminta MFA untuk merekomendasikan calon debitur KUR.
Keduanya juga berperan untuk mengkoordinasi berkas-berkas dari petani.
“Tersangka AM dan IS selaku ketua CA memerintahkan anak buahnya mencari dan meminjam dokumen kependudukan warga, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga Akta Nikah,” ujar Gede saat konferensi pers, Rabu (8/7).
Kedua tersangka melancarkan aksinya untuk mendapatkan berkas identitas tersebut dengan mengakali ratusan warga Jember dengan alasan pengurusan bantuan sosial.
Supaya meyakinkan, kedua tersangka memberikan imbalan uang kepada setiap pemilik identitas sekitar Rp 200.000 hingga Rp 250.000.
“Identitas tersebut kemudian digunakan kedua tersangka untuk KUR mikro ke BNI Cabang Jember, dengan sepengetahuan MFH, guna menutupi tunggakan KUR bermasalah sejak 2020 agar performa kredit cabang tetap terlihat baik di mata bank,” imbuhnya.
Kendati demikian, untuk melancarkan aksinya, proses verifikasi kelengkapan dokumen tidak dilakukan.
MFH menyuruh Account Officer (AO) Penyelia untuk memproses pengajuan meski syarat belum dipenuhi.
Usai kredit yang diajukan cair, buku tabungan dan kartu ATM milik para petani Jember itu dikuasai oleh kedua ketua CA tersebut.
PIN kartu ATM pun diseragamkan, sehingga kedua tersangka bisa menarik uang secara tunai dan mengumpulkannya.
Dari kedua tersangka, kerugian yang secara langsung sebesar Rp 12.590.094.081.
Sementara itu, total kerugian diprediksi mencapai Rp 41,4 miliar.
“Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.04.03.SR-180/PW13/5.1/2026 tanggal 7 April 2026, total kerugian keuangan negara akibat perkara ini sepanjang 2021-2023 mencapai Rp 41.487.138.481,” ungkap Gede.
Atas perbuatan, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 603 604 jo 20 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP jo pasal 18 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*/kps)









