Catat! Ini Partai Asal Kepala Daerah yang di OTT KPK  ‎

- Jurnalis

Senin, 16 Maret 2026 - 08:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎TIRA, JAKARTA – Hingga pertengahan Maret 2026, sebanyak 10 kepala daerah di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jumlah tersebut, merupakan akumulasi sejak KPK melakukan OTT pertama Agustus 2025 hingga saat berita ini dilansir.

‎Sebagaimana diketahui, para kepala daerah ini dilantik secara serentak pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2030.

‎Kepala daerah pertama di era Prabowo yang terkena OTT KPK adalah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis pada 7-8 Agustus 2025.

‎KPK membeberkan dugaan aliran dana yang diterima Abdul Azis terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur.

‎Commitmen fee yang diduga diterima mencapai 8 persen dari total nilai proyek, atau sekitar Rp9 miliar.

‎Sementara terbaru, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkena OTT KPK pada 13 Maret 2026.

Baca Juga :  Lebih Jauh Terkait Dana Siap Pakai yang Jadi Petaka OTT di BNPB  ‎

‎KPK menduga Syamsul memerintahkan pengumpulan uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Cilacap untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepentingan pribadi.

‎Berikut daftar kepala daerah era Presiden Prabowo yang terkena OTT KPK:

‎1. Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis (7-8 Agustus 2025)

‎2. Gubernur Riau, Abdul Wahid (3 November 2025)

‎3. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (7 November 2025)

‎4. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (9-10 Desember 2025)

‎5. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (18 Desember 2025)

‎6. Wali Kota Madiun, Maidi (19 Januari 2026)

‎7. Bupati Pati, Sudewo (19 Januari 2026)

‎8. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (3 Maret 2026)

‎9. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026)

‎10. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman (13 Maret 2026)

Baca Juga :  Jangan Hancurkan Ranahminang dengan Narkoba ‎

‎Sebanyak 10 kepala daerah yang terkena OTT KPK berasal dari latar belakang partai politik yang beragam.

‎PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing menyumbang dua orang.

‎Sementara Gerindra, NasDem, dan PAN, masing-masing satu orang. Sedangkan satu orang lainnya tidak terdaftar sebagai kader partai.

‎Berikut asal partai kepala daerah periode 2025-2030 yang terkena OTT KPK:

‎PDI Perjuangan/PDIP:

‎Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko

‎Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang

‎Partai Kebangkitan Bangsa/PKB:

‎Gubernur Riau, Abdul Wahid

‎Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman

‎Partai Golkar:

‎Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya

‎Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq

‎Partai NasDem:

‎Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis

‎Partai Gerindra:

‎Bupati Pati, Sudewo

‎Partai Amanat Nasional/PAN:

‎Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari 

‎Tidak Berpartai:

‎Wali Kota Madiun, Maidi

‎(*/trb)

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 93 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB